FORUM KOMUNIKASI NASIONAL KETRANSMIGRASIAN

Jakarta, 11 Agustus 2009

Balai Makarti Muktitama

Program pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, yang telah banyak memberikan konstribusi yang cukup besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, hal ini telah terbukti dengan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah baru, serta telah berhasil membuka areal produksi baru di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan seluas sekitar 3,6 juta Ha, hal ini diikuti pula dengan telah terbuka peluang berusaha dan kesempatan kerja dengan ditempatkannya transmigran sebanyak 2,2 juta kepala keluarga atau sekitar 8,8 juta orang. Disamping itu pula, dari sekitar 3.325 Desa Baru yang telah dibangun dan dikembangkan melalui program transmigrasi, sebanyak 76 Desa diantaranya telah berkembang menjadi ibukota Kabupaten dan 235 Desa menjadi ibukota Kecamatan.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMN 2005-2009, permasalahan pelaksanaan pembangunan transmigrasi antara lain : I) Masih terbatasnya kemampuan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan transmigrasi; II) Rendahnya minat investor/dunia usaha untuk mengembangkan usaha di kawasan transmigrasi, sehingga pembangunan transmigrasi masih mengandalkan APBN yang jumlahnya semakin terbatas; III) Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan koordinasi dengan program-program sektoral dan program daerah yang terkait dalam pembangunan transmigrasi; IV) Terbatasnya sarana dan prasarana di lokasi permukiman transmigrasi karena mengalami kerusakan sehingga menjadi kendala dalam penyerahan pembinaan unit permukiman transmigrasi kepada Pemerintah Daerah; V) Masih adanya calon lokasi transmigrasi yang diusulkan Pemerintah Daerah status arealnya belum CC (Clean and Clear), sehingga merupakan hambatan dalam pembangunan prasarana dan sarana pada lokasi Permukiman Transmigrasi yang Baru (PTB).

Dimasa yang akan datang, terutama pada periode jangka menengah kedepan yaitu tahun 2010-2014, pembangunan transmigrasi menghadapi tantangan antara lain :

i. Penyelenggaraan transmigrasi tidak semata mengandalkan pembukaan lahan baru, tetapi dapat memanfaatkan tanah hak masyarakat melalui revitalisasi lahan-lahan yang kurang dan tidak produktif, serta menjadikan transmigrasi sebagai wahana yang berdaya saing bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan;

ii. Menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan calon transmigran dan transmigran sesuai dengan potensi dan peluang yang akan dikembangkan di kawasan transmigrasi;

iii. Membangun permukiman transmigrasi yang mempunyai keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan hinterland intra kawasan dan dengan kawasan lainnya;

iv. Membangun sinergi dalam pengembangan kawasan transmigrasi untuk mengurangi kesenjangan antar daerah;

v. Melakukan penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Dengan demikian, perlu dirumuskan konsep pembangunan transmigrasi ke depan dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pembangunan transmigrasi yang sedang dihadapi saat ini, serta isu-isu strategis pembangunan transmigrasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Melalui kegiatan forum komunikasi yang diadakan di wilayah Papua, Papua Barat, Sulawesi, Kalimantan dan Jakarta diharapkan dapat menjaring berbagai masukan dan rekomendasi dari akademisi, pebisnis, pemerintah, dan masyarakat yang kompeten dalam bidang pembangunan transmigrasi, guna menyusun konsep pembangunan transmigrasi di Indonesia ke depan, terutama dalam periode rencana pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014.

Berkaitan dengan hal tersebut melalui Forum Komunikasi Nasional Ketransmigrasian diupayakan agar setiap rencana pembangunan ketransmigrasian disusun oleh semua pihak yang berada dalam satu kesatuan yang komprehensif yang saling sinergis. Untuk maksud tersebut Tema Forum Komunikasi Nasional Ketransmigrasian adalah “Mengukuhkan Peran Transmigrasi sebagai Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kewilayahan dalam Mengelola Sumberdaya Bangsa untuk Kemakmuran Bersama” dan hasil Forum Komunikasi Ketransmigrasian tersebut akan diserahkan langsung kepada Presiden RI oleh Moderator, Penyaji, Pembahas dan Peserta terpilih pada waktu yang akan diberitahukan kemudian.

1. TUJUAN

Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Forum Komunikasi Nasional yang bertajuk Membulatkan Konsep Transmigrasi dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kewilayahan sebagai Masukan RPJM Nasional tahun 2010-2014

2. DASAR PELAKSANAAN

1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER. 05/MEN/IV/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.14/MEN/VIII/2008;

2) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Nomor : KEP. /P4Trans/ VIII/2009 tanggal Agustus 2009 tentang Pelaksanaan Forum Komunikasi Nasional Ketransmigrasian Tahun 2009;

3) Program Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2009;

4) DIPA Satker Direktorat Promosi, Investasi dan Kemitraan Tahun 2009 Nomor 0443.0/026-06.1/-/2009, tanggal 31 Desember 2008;

3. ACARA

a. Pembukaan;

Sebelum acara dibuka, Pembacaan Laporan Ketua FORKASINASTRANS

Dilanjutkan dengan Amanat Menakertrans Dr. Ir. Erman Suparno,MBA, MSi

b. Diskusi Panel Mengukuhkan Peran Transmigrasi sebagai Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kewilayahan dalam Mengelola Sumberdaya Bangsa untuk Kemakmuran Bersama, dengan penyaji, moderator dan pembahas sebagai berikut :

SESI I Reposisi Pembangunan Transmigrasi Sebagai Pendekatan Pembangunan Berbasis Kawasan

· Penyaji Materi oleh Ir. Max H. Pohan, CES, MA, Deputi Regional dan Otoda, Bappenas.

· Pembahas I oleh Prof.Dr.Sri Edi Swasono (Guru Besar UI);

· Pembahas II oleh Prof.Dr.Muladi, SH (Gubernur LEMHANAS);

· Pembahas III oleh Anton Riyanto (Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia);

· Moderator Prof. DR. Mudrajat Kuncoro, M.Sos, Sc. (Guru Besar UGM)

· Diskusi.

SESI II Reposisi Pembangunan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah

· Penyaji Dr. Kausar, AS. MSi (Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri);

· Pembahas IV oleh Ir. H. Tagore, AB (Bupati Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);

· Pembahas V oleh Drs. Idham Samawi (Bupati Bantul, Provinsi DIY);

· Pembahas VI oleh Ir. Tri Teguh Santosa (Kadis Migrasi, Permukiman dan Tenaga Kerja);

· Pembahas VII oleh

· Moderator Prof. DR. Ir. Eriyatno, MSAE (Guru Besar IPB)

· Diskusi

· Pembacaan Rumusan Forkasi Nasional

· Sambutan Sekjen Depnakertrans sekaligus menutup dengan resmi Forkasinas.

Berikut daftar Peserta FORKASINASTRANS

A. DEWAN PIMPINAN PUSAT REAL ESTATE INDONESIA B. ANGGOTA POKJA (PUSAT) KTM LINTAS SEKTOR C. DEPNAKERTRANS PUSAT D. KETUAA DAN WAKIL KOMISI IX DPR RI E. KADIS PROVINSI YANG MEMBIDANGI KETRANSMIGRASIAN SELURUH INDONESIA F. KADIS KABUPATEN YANG MEMBIDANGI KETRANSMIGRASIAN YANG ADA KTM G. INVESTOR H. PATRI PUSAT I. HMPTI J. WIDYAISWARA K. AKADEMISI (Universitas indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta) L. PENELITI DEPNAKERTRANS M. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT N. WARTAWAN